.jpg)
Likeindonesia.com, Palu – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah Regional . . .
Likeindonesia.com, JAKARTA - Aturan dalam UU Perkawinan yang mengatur suami sebagai pencari nafkah dan istri wajib mengurus rumah tangga kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).Gugatan itu diajukan advokat Moratua . . .
Likeindonesia.com, Poso - Seorang petani sekaligus pejuang agraria asal Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Christian Toibo, tidak dijatuhi hukuman pidana meski dinyatakan terbukti melakukan perbuatan . . .
Likeindonesia.com, Palu – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meninjau langsung Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Keluragan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu . . .
Likeindonesia.com, Palu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah memindahkan 30 narapidana dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palu ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB . . .
Likeindonesia.com, Jakarta - Mengklaim diri sebagai dukun dan menawarkan kemampuan santet kini bisa berujung pidana. KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 secara tegas mengatur sanksi bagi orang yang mengaku . . .
Likeindonesia.com, Jakarta - Seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Syah Wardi mengajukan uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . . .
Likeindonesia.com, Jakarta - Suami dan istri yang saling mencuri barang tidak dapat dipidana, selama keduanya masih hidup bersama dan belum pisah ranjang. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . . .
Likeindonesia.com, Jakarta - Kasus pacaran anak di bawah umur yang berujung dibawa kabur tanpa izin orang tua kini bisa berujung pidana penjara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . . .
Likeindonesia.com, Jakarta - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Di antara sejumlah ketentuan baru, aturan soal penghinaan . . .
