Ongkos Pilkada Dinilai Terlalu Mahal, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Likeindonesia.com, Jakarta – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sudah terlalu mahal. Atas pertimbangan tersebut, Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyebut tingginya biaya pilkada bukan hanya menjadi beban negara, tetapi juga dirasakan langsung oleh para calon kepala daerah. Menurutnya, ongkos politik yang harus dikeluarkan kandidat untuk mengikuti kontestasi pilkada tergolong sangat tinggi.

Baca Lainnya :

• Gen Z Kini Lebih Sayang Kesehatan Tubuh daripada Mabuk, Konsumsi Alkohol Kian Menurun
• Sulawesi Tengah Catat Kenaikan UMP 2026 Paling Tinggi di Indonesia
• Kapolri Tak Izinkan Warga Nyalakan Kembang Api di Malam Tahun Baru, Diimbau Ganti Jadi Doa Bersama
• Kemenpora Siapkan Sanksi Bagi Tim Sepak Bola dan Cabor Lain yang Gagal Raih Medali di SEA Games 2025
• BI Tegaskan Pedagang Tak Boleh Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Dikenai Sanksi Pidana

Dari sisi anggaran, Sugiono menyoroti besarnya dana hibah yang harus disiapkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pilkada. Ia menyebut, dana tersebut terus mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada awal pelaksanaan pilkada langsung, dana hibah masih berada di kisaran Rp7 triliun. Namun, pada 2024, angkanya melonjak tajam hingga menembus lebih dari Rp37 triliun.

“Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).

Selain membebani APBD, Sugiono juga menyinggung mahalnya biaya kampanye yang harus ditanggung calon kepala daerah. Ia menyebut biaya tersebut bersifat prohibitif dan kerap menjadi kendala bagi banyak kandidat.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu mahal,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Gerindra memandang mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif yang lebih efisien. Menurut Sugiono, opsi ini dinilai mampu menekan biaya politik tanpa menghilangkan prinsip demokrasi.

Ia menegaskan, anggota DPRD yang memiliki kewenangan memilih kepala daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat seiring evaluasi terhadap efektivitas pilkada langsung. Opsi ini dinilai perlu dikaji lebih lanjut demi menyeimbangkan kualitas demokrasi dan efisiensi anggaran di daerah. (Nul)