Aksi Massa di DPRD Sulteng Berujung Kesepakatan dan Penandatanganan Berita Acara

Likeindonesia.com, Palu – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu bersama masyarakat yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, pada Senin (1/9).

Massa mulai berdatangan sejak sekira pukul 11.00 WITA dan berkumpul di gerbang DPRD, membawa spanduk dan poster beragam tuntutan. 

Baca Lainnya :

• Ketua MUI Sulteng: Demonstrasi Harus Jadi Ruang Dialog, Bukan Ajang Kerusuhan
• Isu Polisi Lepas Tangan Jika Massa Anarkis Beredar, Ini Klarifikasi Polda Sulteng
• 1.273 Personel Gabungan Bakal Amankan Aksi Unjuk Rasa 1 September di Palu
• Antisipasi Aksi Demo, Dinas Pendidikan Sulteng Liburkan Sekolah Sehari
• Disdik Sulteng Putuskan Libur Sehari untuk SMA, SMK, dan SLB

Mereka melakukan orasi tegas menyampaikan aspirasi, termasuk aksi bakar ban sebagai bentuk protes simbolik.

Pengamanan di lokasi tergelar ketat. Polda Sulteng menurunkan 1.273 personel gabungan, terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar, untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama demo berlangsung . 

Kapolresta Palu sekaligus mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai dan tidak melebar ke anarkis .

Usai orasi di gerbang, massa akhirnya diizinkan memasuki halaman kantor DPRD. 

Aksi diterima oleh pejabat tinggi, yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulteng Muhammad Arus Abdul Karim dan Aristan, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, serta Gubernur Sulteng Anwar Hafid, bahkan hadir mantan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura turut menemui massa. 

Tujuannya untuk meredam ketegangan dan membuka dialog langsung.

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan, terutama isu lokal seperti pajak UMKM, direspons serius oleh Wali Kota Palu dengan menjanjikan rapat lanjutan pada Kamis (4/9) mendatang untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Dialog menghasilkan kesepakatan konkret, seluruh tuntutan Aliansi dituangkan dalam sebuah berita acara yang dibacakan secara terbuka di hadapan anggota DPRD, pemerintah provinsi, mahasiswa, dan masyarakat. 

Dokumen itu kemudian ditandatangani oleh pihak DPRD dan perwakilan massa aksi, sebagaimana terlampir dalam berita acara.

Setelah pengesahan, massa membubarkan diri dengan tertib. 

Secara keseluruhan, demonstrasi berjalan damai dan kondusif, berkat pengawalan aparat yang profesional. (Rul/Nl)