September Hitam, Massa Kamisan Desak Pemerintah Tindaklanjuti Tuntutan

Likeindonesia.com, Palu – Aksi Kamisan kembali digelar di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (4/9/2025) sore.

Belasan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat Kota Palu hadir dengan berpakaian serba hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol perlawanan.

Baca Lainnya :

• Wali Kota Palu Temui Mahasiswa hingga Ojol, Janjikan Penyesuaian Pajak dan Fasilitas Publik
• Gubernur Pasang Target Inflasi Sulteng Turun di Bawah 3,5 Persen dalam Tiga Bulan
• Siswa SMK di Palu Ubah Motor BBM Jadi Listrik, Pertama di Sulteng
• Gempa 4,8 SR Guncang Parigi Moutong, Terasa Hingga Palu dan Poso
• Kebakaran Hanguskan Tiga Petak Rumah Warga di Jalan Samratulangi Palu

Dalam aksinya, peserta menyuarakan kritik melalui orasi, membentangkan spanduk tuntutan, serta membagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada masyarakat pengguna jalan. 

Aksi kali ini mengusung tema September Hitam yang menyoroti praktik kekerasan negara serta desakan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Aqilah Chanda, menegaskan bahwa Kamisan Palu kali ini menjadi lanjutan dari aksi sebelumnya yang menyoroti 17 tuntutan masyarakat.

 “Kali ini saya menyampaikan bahwa adapun dilaksanakan Kamisan kali ini tidak lain dan tidak bukan karena mengawal 17 tuntutan yang sudah disampaikan oleh masyarakat pada saat demo kemarin, dan hari ini kami kembali meng-full up segala tuntutan yang sudah disampaikan,” ujar Aqilah diwawancara media ini di lokasi aksi. 

Ia berharap Aksi Kamisan mampu menjadi wadah penyampaian keresahan masyarakat dan mendapat respons dari pihak berwenang. 

“Jadi segala bentuk keresahan masyarakat kali ini dengan adanya aksi Kamisan semoga bisa memberikan feedback yang baik. Tergabung dalam Kamisan yaitu masyarakat se-Kota Palu dan mahasiswa,” tambahnya.

Aksi Kamisan merupakan agenda rutin setiap Kamis yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap praktik kekerasan negara, sekaligus penegasan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. (Rul/Nl)