- Palu Catat Suhu Maksimum 35 Derajat, Jadi Wilayah Terpanas Kedua di RI
- 50 Huntara Mulai Dibangun untuk Warga Terdampak Gempa di Sigi
- Akbar Supratman Salurkan Ribuan Paket Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Sigi
- Dalam Sepekan, Gempa Susulan M 6,7 di Sulteng Capai 1.318 Kali
- PTN dan PTS se-Sulteng Bangun Kolaborasi Mitigasi Bencana Berbasis Riset
- Resmi Terpilih, Dua Pelajar Asal Bangkep dan Palu Wakili Sulteng Jadi Calon Paskibraka Nasional 2026
- Enam Hari Pascagempa M 6,7, Gempa Susulan di Sulteng Tembus 1.256 Kali
- Sensus Ekonomi 2026 Digelar, Masyarakat Sulteng Diajak Beri Data Akurat
- Ratusan Skater Ramaikan Go Skateboarding Day 2026 di Palu
- Ditemukan 24 Titik Longsor di Sigi Pascagempa, BNPB Antisipasi Risiko Banjir Bandang
Mulai 2026, Beras Akan Dibuat Satu Harga Seperti BBM, Tak Ada Lagi yang Lebih Mahal

Keterangan Gambar : Ilustrasi Beras. (Foto: iStockphoto)
Likeindonesia.com, Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan satu harga beras di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Zulkifli mengatakan, harga beras nantinya akan disamakan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka pasti harga beras yang akan diberlakukan secara nasional.
Baca Lainnya :
- Mengaku Dukun dan Bisa Santet Kini Bisa Dipenjara, Ini Aturan di KUHP Baru
- Camilan Sejuta Umat, Pisang Goreng Masuk Daftar Dessert Terenak di Dunia
- Warga Gugat ke MK, Minta Pengendara yang Merokok Saat Berkendara Dicabut SIM-nya
- Toko Jual Permen Hamer Candy Di Batu 081356561733 Pesan Antar
- Toko Jual Permen Hamer Candy Di Tulungagung 081356561733 Pesan Antar
"Pertama, kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga,” ujar Zulkifli usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026), dikutip dari Liputan6.com.
Ia menjelaskan, dalam skema satu harga ini pemerintah akan menanggung biaya distribusi beras ke berbagai daerah. Dengan begitu, harga beras tidak lagi dibedakan berdasarkan zona seperti yang berlaku saat ini. Kebijakan satu harga ini utamanya akan diterapkan untuk beras kualitas medium.
Zulkifli menegaskan, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah disparitas harga, terutama di wilayah Indonesia Timur yang selama ini kerap membeli beras dengan harga lebih mahal.
“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog tetap diberikan margin keuntungan untuk mendukung kelancaran distribusi. Setelah melalui pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan BPKP, margin keuntungan Bulog ditetapkan sebesar 7 persen.
“Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia” tutup Zulkifli. (Nul/Nl)










