Menteri Bappenas Sebut MBG Lebih Mendesak daripada Penciptaan Lapangan Kerja

Likeindonesia.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Rachmat, Indonesia tengah menghadapi tantangan pembangunan yang tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masalah sosial dasar, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Baca Lainnya :

• Beda dari Tahun-Tahun Sebelumnya, Masjidil Haram Tetapkan Salat Tarawih 10 Rakaat di Ramadan 2026
• Bukan Cuma Scroll Medsos, Gen Z Kini Lebih Suka Baca Dibanding Milenial dan Gen X
• Pecinta Gorengan Wajib Tahu, Makan Satu Bakwan Harus Treadmill 15 Menit
• Pemerintah Ubah Aturan, Beli Kartu Perdana Kini Wajib Verifikasi Wajah
• Upacara Sekolah Ada Aturan Baru, Kini Wajib Baca Ikrar Pelajar dan Nyanyi Lagu Rukun Sama Teman

“Dalam kondisi kita sekarang, ada kebijakan yang sifatnya sangat mendesak. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi fondasi dasarnya harus diselamatkan terlebih dahulu,” ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 pada Kamis (29/1/2026), dikutip dari Liputan6.com.

Rachmat menjelaskan, masyarakat yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi tidak akan mampu memanfaatkan lapangan kerja secara optimal. Oleh karena itu, program MBG menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang.

“MBG itu penting sekali. Lapangan kerja juga penting, tetapi MBG lebih mendesak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rachmat mengungkapkan bahwa pendekatan pembangunan selama ini yang berfokus pada memberi “kail” tanpa memastikan masyarakat mampu menggunakannya harus diubah. Di banyak wilayah terpencil, masyarakat masih menghadapi kelaparan akut sehingga memberi lapangan kerja tanpa perbaikan gizi tidak akan efektif.

“Kalau dikasih kail, tapi sudah keburu mati, itu tidak ada artinya,” katanya.

Selain itu, Rachmat memaparkan tantangan demografi yang serius, di mana sekitar 50 ribu bayi lahir dalam kondisi bermasalah setiap tahun, dan angka kematian akibat tuberkulosis (TBC) yang masih tinggi mencapai sekitar 140 ribu orang per tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia Indonesia dan risiko terjebak dalam pendapatan kelas menengah. Oleh karena itu, intervensi pada aspek gizi dan kesehatan dinilai harus menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Nul/Nl)