BGN Evaluasi SPPG Bermasalah, Siapkan Skema Akreditasi Nasional

Likeindonesia.com, Palu - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan sistem akreditasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai tahun depan. 

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan menyeluruh program Makan Bergizi Gratis, menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.

Baca Lainnya :

• DPRD dan Pemprov Sepakat, Tompotika Segera Jadi Kabupaten Baru di Sulteng
• PPA Polresta Palu Gelar Rekonstruksi Kasus KDRT, Suami Bakar Istri hingga Meninggal
• Bahasa Daerah di Sulteng Terancam Punah, Balai Bahasa Perkuat Pengawasan Bahasa
• Kebakaran Hanguskan Lima Petak Kos di Jalan Banteng II Palu, Diduga Korsleting Listrik
• SMPN 19 Palu dan SD Putra Kaili Permata Bangsa Resmi Jadi Sekolah Percontohan Trigatra Bangun Bahasa

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sistem ini akan menilai kualitas SPPG dengan beberapa tingkatan. 

“Tahun depan kita akan mulai masuk tahap evaluasi menyeluruh terkait sertifikasi akreditasi. Ada level unggul, baik sekali, dan baik. Yang unggul harus mempertahankan, yang lain harus memperbaiki diri agar standar tetap terjaga,” ungkapnya kepada media ini diwawancarai usai meninjau Dapur MBG Talise, Kamis (25/9) sore. 

Dadan menambahkan, evaluasi dilakukan karena tidak semua mitra mampu menjalankan standar operasional sesuai aturan.

Beberapa kesalahan teknis di lapangan sempat menimbulkan masalah, seperti yang terjadi di Bandung, Garut, maupun Banggai. 

Untuk itu, SPPG yang terindikasi bermasalah dihentikan sementara sambil menunggu investigasi rampung.

“Mereka harus stop sementara sampai evaluasi dan investigasi selesai. Baru bisa beroperasi lagi setelah semuanya jelas, termasuk analisis untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegas Dadan.

Ia menuturkan, pengawasan kini lebih diperketat, terutama pada SPPG baru yang cenderung tergesa-gesa melayani jumlah penerima manfaat dalam skala besar. 

BGN, kata Dadan, mengingatkan mitra agar pelayanan dilakukan bertahap sesuai kemampuan, demi menjaga mutu dan keamanan pangan.

Selain itu, koordinasi juga digencarkan bersama pemerintah daerah untuk memperkuat rantai pasok lokal. 

“Sekarang banyak SPPG baru tumbuh, rantai pasok terasa perlu ditingkatkan. Kita harus tingkatkan produktivitas lokal supaya tidak menimbulkan inflasi,” ucapnya.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, Dadan menilai program ini turut menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Ia mencontohkan banyak kafe dan restoran yang beralih menjadi SPPG sehingga tetap bisa bertahan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.

“Misalnya, di sini ada kafe yang sudah kehilangan pengunjung, akhirnya diselamatkan karena program makan bergizi. Ada juga restoran yang berkonversi menjadi SPPG, serta banyak ibu-ibu karyawan lokal yang tadinya sulit mencari pekerjaan kini bisa bekerja di mitra BNPG,” jelasnya.

Melalui evaluasi dan akreditasi, BGN berharap program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan akses gizi seimbang bagi anak-anak, tetapi juga membangun rasa aman serta kepercayaan publik terhadap program pemerintah tersebut. (Rul/Nl)