Pemkot Mataram Bangun 20 Huntara untuk Warga Terdampak Banjir, Proyek Dikebut

Likeindonesia.com, Mataram — Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat menangani dampak banjir besar pada 6 Juli 2025 lalu dengan membangun 20 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Langkah ini dilakukan agar para penyintas memiliki tempat tinggal yang layak selama masa pemulihan pascabencana.

“Untuk tahap pertama, kita bangun 20 unit. Kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pak Wali Kota,” terang Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Selasa (15/7/2025), dikutip dari LombokPost.

Baca Lainnya :

• Cidomo, Transportasi Ikonis yang Jadi Daya Tarik Wisatawan Lombok

Pembangunan huntara ini tersebar di dua lokasi di Kecamatan Cakranegara, yaitu 7 unit di Lingkungan Karang Jero, Kelurahan Karang Taliwang, dan 13 unit lainnya di Lingkungan Pamotan, Kelurahan Mayure. Lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah provinsi dan kota sehingga proses pembangunan dapat segera dilakukan.

Pemkot juga menggandeng Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mempercepat proses pembangunan di lapangan.

“Kita koordinasi agar 20 unit ini bisa cepat dibangun,” ujarnya.

Sementara menunggu huntara rampung, warga terdampak masih ditampung sementara di eks Kantor Lurah Mayure. Pemkot memprioritaskan pembangunan di Karang Jero dengan target rampung dalam 15 hari sebelum dilanjutkan ke lokasi di Pamotan. Upaya percepatan ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk segera memindahkan warga dari lokasi pengungsian.

Dalam program pembangunan huntara ini, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan fisik huntara, tetapi juga penyediaan fasilitas pendukung seperti air bersih dan sanitasi agar warga tetap nyaman selama masa transisi.

“Anggarannya bisa lebih karena kita lengkapi dengan sarana prasarana,” tambah Alwan.

Alwan menjelaskan huntara yang dibangun bersifat semi permanen dengan desain dan bahan serupa dengan hunian relokasi di Pondok Perasi. Hal ini dilakukan agar warga dapat tinggal dengan layak dalam jangka waktu tertentu sambil menunggu pembangunan rumah mereka.

“Kita ingin semua proses berjalan cepat supaya warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian. Ini jadi prioritas,” pungkasnya.

Selain dari Pemkot, dukungan juga datang dari pihak swasta. DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB akan membangun satu unit huntara di wilayah Kekalik, dan kemungkinan akan ditambah satu unit di Majeluk setelah melalui proses penilaian kelayakan lokasi. (Nul)