Sulteng Jadi Satu-satunya Provinsi di Sulawesi yang Alami Penurunan Kasus Tawuran

Likeindonesia.com, Palu - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 dan 2024, Sulawesi Tengah (Sulteng) tercatat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang mengalami penurunan kasus perkelahian massal atau tawuran.

Pada Podes 2021, jumlah desa dan kelurahan di Sulteng yang mengalami perkelahian massal tercatat sebanyak 36 wilayah. Angka tersebut menurun menjadi 27 wilayah pada 2024. Capaian ini berbeda dengan lima provinsi lain di Sulawesi yang justru menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang sama.

Baca Lainnya :

• BEMNUS Sulteng Tuntut Sanksi Tegas untuk Perusahaan Tambang di Banggai, Diduga Rusak Lingkungan
• Interior hingga Eksterior Kantor Gubernur Sulteng Dibenahi, Pelayanan Publik Jadi Prioritas
• Sidak Jelang Nataru, Empat Bahan Pokok di Palu Alami Kenaikan Harga
• Program Berani Bebas Pajak Kendaraan Sumbang Rp51,2 Miliar dalam Sebulan
• Gubernur Sulteng Temui Petani di Desa Watutau, Janji Masalah Bank Tanah Diselesaikan Secara Adil

Secara regional, data Podes mencatat kenaikan jumlah wilayah yang mengalami perkelahian massal di Sulawesi Selatan dari 78 menjadi 93, Sulawesi Utara dari 49 menjadi 56, Sulawesi Tenggara dari 40 menjadi 61, Gorontalo dari 10 menjadi 18, serta Sulawesi Barat dari 1 menjadi 5.

Secara nasional, persentase desa dan kelurahan yang mengalami perkelahian massal justru meningkat dari 1,85 persen pada 2021 menjadi 2,41 persen pada 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, ketegangan sosial antarwarga, tekanan ekonomi, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal.

Jenis perkelahian massal yang tercatat dalam Podes meliputi perkelahian antarkelompok warga, konflik antarwarga dari desa atau kelurahan berbeda, bentrokan antara warga dan aparat keamanan atau pemerintah, perkelahian antarpelajar, hingga konflik antarsuku.

"Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat peran aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya deteksi dini dan mediasi konflik untuk mencegah terjadinya perkelahian massal serta menjaga stabilitas sosial di tingkat yang lebih kecil," jelas BPS dalam laporannya, dikutip Kamis (24/12/2025). (Nul)