Gubernur Sulteng Temui Petani di Desa Watutau, Janji Masalah Bank Tanah Diselesaikan Secara Adil

Likeindonesia.com, Poso — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah mendesak penghentian aktivitas pematokan lahan dan dugaan intimidasi yang terjadi dalam konflik antara masyarakat dan Badan Bank Tanah di wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso.

Desakan tersebut disampaikan saat Gubernur Anwar Hafid turun langsung berdialog dengan masyarakat petani yang selama ini mengeluhkan persoalan lahan di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12/2025).

Baca Lainnya :

• 565 Pemudik Diberangkatkan dalam Program Berani Mudik Gratis Nataru 2025 di Palu
• Pohon Peneduh di Depan Rujab Gubernur Sulteng Ditebang Tanpa Izin, Anwar Hafid Minta Pelaku Dicari
• Vespa Literasi Hadirkan Lapak Baca Keliling di Desa-desa Parigi Moutong
• Pulang Bawa Medali SEA Games Thailand 2025, Dua Atlet Disambut Langsung Gubernur dan KONI Sulteng
• Ayah Hadir Terima Rapor di SMPN 9 Palu, Wujud Nyata Gerakan Ayah Teladan Indonesia

Di hadapan warga, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah lebih dahulu menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN terkait persoalan tersebut sejak 14 Juli 2025.

“Walaupun Bapak-Ibu mungkin belum mengetahui, sejak bulan Juli yang lalu saya sudah menyurati Menteri Agraria. Saya minta agar pemberian HPL Bank Tanah di Watutau ditinjau kembali, karena saat itu baru wilayah ini yang masuk. Namun karena persoalan ini terus berkembang dan meluas, saya merasa tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Gubernur.

Menurut Anwar Hafid, keterlibatan langsung pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima pemerintah pusat dengan kondisi faktual di lapangan. Dari hasil peninjauan, ia menilai terdapat perbedaan informasi terkait status dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

“Bank Tanah itu lahir untuk melindungi tanah negara agar tidak jatuh ke tangan spekulan. Tanah bekas HGU yang tidak diolah dan tidak dikuasai masyarakat seharusnya dikelola negara. Tapi jika di lapangan tanah itu sudah digarap puluhan tahun, ada kebun, rumah, kandang, dan menjadi ruang hidup masyarakat secara turun-temurun, maka itu harus dihormati,” tegasnya.

Gubernur juga meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal penyelesaian konflik agraria tersebut.

“Rakyat tetap tenang, jangan anarkis. Tetap berkebun seperti biasa, jangan diganggu. Negara hadir dan kami yang akan mengurus ini. Percayakan kepada kami,” ujarnya.

Selain itu, Anwar Hafid menyatakan akan menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah.

“Saya berani berdiri di sini karena saya tahu Presiden berpihak kepada rakyat. Kalau beliau melihat langsung kondisi ini, saya yakin beliau akan tergerak. Dan itu yang akan saya sampaikan,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Harian Satgas PKA Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande, menegaskan kehadiran Gubernur bersama Satgas PKA merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak petani dan mencegah konflik semakin meluas.

Satgas PKA meminta agar seluruh aktivitas pematokan lahan dan dugaan intimidasi di lapangan dihentikan sementara hingga proses pendataan subjek dan objek lahan diselesaikan secara menyeluruh dan berkeadilan. (Bim/Nl)