Interior hingga Eksterior Kantor Gubernur Sulteng Dibenahi, Pelayanan Publik Jadi Prioritas

Likeindonesia.com, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merehabilitasi interior dan eksterior Kantor Gubernur Sulawesi Tengah menjelang akhir tahun 2025. 

Rehabilitasi difokuskan pada peningkatan kualitas ruang kerja dan fasilitas pendukung di Kantor Gubernur Sulteng yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, guna menunjang kelancaran fungsi pemerintahan.

Baca Lainnya :

• Sidak Jelang Nataru, Empat Bahan Pokok di Palu Alami Kenaikan Harga
• Program Berani Bebas Pajak Kendaraan Sumbang Rp51,2 Miliar dalam Sebulan
• Gubernur Sulteng Temui Petani di Desa Watutau, Janji Masalah Bank Tanah Diselesaikan Secara Adil
• 565 Pemudik Diberangkatkan dalam Program Berani Mudik Gratis Nataru 2025 di Palu
• Pohon Peneduh di Depan Rujab Gubernur Sulteng Ditebang Tanpa Izin, Anwar Hafid Minta Pelaku Dicari

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan rehabilitasi interior ditangani CV Muhrizal dengan nilai kontrak Rp2.221.853.000 yang mencakup perbaikan lantai satu hingga lantai tiga gedung. 

Sementara pekerjaan eksterior dikerjakan CV Ayundya Karya dengan nilai kontrak Rp1.020.241.682, meliputi pengecatan, perbaikan plafon, serta tangga depan bangunan.

Total anggaran proyek tercatat sebesar Rp3.242.094.682.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung Cikasda Sulteng, Teguh Haryono, mengatakan progres pekerjaan interior telah mencapai 93 persen, sedangkan pekerjaan eksterior mencapai 95 persen.

“Rehabilitasi dan renovasi ini bertujuan memperbaiki, menata ulang, dan meningkatkan kualitas ruang kerja serta fasilitas pendukung. Tujuannya agar fungsi pemerintahan berjalan sesuai standar keselamatan dan pelayanan publik terhadap masyarakat meningkat,” ujar Teguh Haryono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/12/2025).

Teguh menambahkan, proyek rehabilitasi yang dimulai sejak awal Desember 2025 tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan. 

Ia mengakui terdapat kendala terkait ketersediaan tenaga kerja karena durasi proyek yang relatif singkat, namun hal itu dapat diatasi.

Ia menyebut pihaknya bekerja sama dengan konsultan pengawas untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. 

“Setelah proyek selesai, ruang kerja akan lebih nyaman dan pelayanan publik bisa lebih optimal,” pungkasnya. (Rul/Nl)