- Pajak Usaha Kuliner di Palu Turun Jadi 5 Persen, Berlaku untuk Warung hingga Lapak Non-Permanen
- Viral, Surat Resmi Bupati Sigi ke Menteri PU Jadi Bungkus Nasi Pecel di Jakarta, Bupati: Saya Sedih
- Jembatan Berani di Masungkang Banggai Diresmikan, Buka Akses Pendidikan dan Mobilitas Warga
- Kursi Menteri hingga Kapolri Berganti, Ini Daftar Reshuffle Terbaru yang Dilantik Prabowo
- Keren! Band Metal Asal Palu Ini Selipkan Bahasa Kaili hingga Gimba di Album Devastation Manifest
- Bangkep Diguncang Dua Kali Gempa Magnitudo 4,7, Tercatat di Sekitar Sesar Balantak
- Mulai 2027, Pajak Penghasilan Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Ditanggung Pemerintah
- Mengurus Rumah Bukan Cuma Urusan Ibu, BPS Catat Ada 35 Ribu Bapak Rumah Tangga di Sulteng
- Tim SAR Selamatkan Remaja Perempuan dari Atas Tower PLN di Tipo
- UMKM Sulteng Mulai Didorong Go Global, Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor Resmi Dideklarasikan
Pakaian Cakar Mau Diganti Produk Lokal, Pemerintah Siapkan 1.300 Brand
.jpg)
Keterangan Gambar : Lokasi penjualan pakaian cakar atau thrifting di Pasar Lasoani, Kota Palu. (Foto: Inul/Likeindonesia.com)
Likendonesia.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengganti peredaran pakaian cakar atau barang thrifting impor dengan produk-produk lokal. Saat ini, sudah ada sekitar 1.300 brand lokal yang disiapkan untuk masuk sebagai pemasok alternatif.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kantor Kemendag, Senin (17/11/2025). Ia menjelaskan bahwa ribuan brand tersebut mencakup produk pakaian, tas, sepatu, hingga sandal.
Baca Lainnya :
- Menakertrans Tinjau Rencana Pembangunan Kampus Patriot di Sigi
- Program Dukungan Psikososial untuk 31 Sekolah Terdampak Gempa Poso Dimulai di Palu
- Resmi! Padel Jadi Cabang Olahraga Asian Games 2026 di Jepang
- Rakerwil PSI Dimulai di Palu, Ahmad Ali: Sulawesi Adalah Rumah Bagi Banyak Kader Muda
- Buron Selama Tiga Jam, Perampok Bersenjata di Mamboro Diringkus di Rumah Mertua
“Per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendag, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merk brand lokal,” ujar Maman.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahas transisi ini bersama para pedagang pakaian cakar untuk mendorong substitusi produk impor ilegal. Maman menegaskan bahwa impor pakaian bekas secara aturan memang dilarang, sehingga perlu langkah tegas sekaligus solusi agar pedagang tetap bisa melanjutkan usahanya.
“Pada saat barang-barang ilegal ini ditutup, gimana caranya pengusaha-pengusaha ataupun pedagang-pedagang ini juga bisa tetap berlanjut aktivitas usahanya,” tambahnya.
Sementara itu, Mendag Budi menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Ia mengatakan kedua kementerian memiliki banyak program yang bisa dikolaborasikan, termasuk mendorong UMKM masuk pasar ekspor.
“Kebijakan kita terus yang selalu mendukung UMKM,” ujar Budi. (Nul/Nl)


_2.jpg)







