- Sulteng Bidik Tuan Rumah PON 2032, KONI Bentuk Tim Kerja Khusus
- Sulawesi Tengah Catat Kenaikan UMP 2026 Paling Tinggi di Indonesia
- KONI Sulteng dan KONI Morowali Pastikan Kesiapan Porprov 2026, Bakal Digelar dengan 27 Cabor
- PMII Sulteng Serukan Tanda Bahaya Alam dan Kerusakan Kian Meningkat
- 241 Warga Binaan di Sulteng Terima Remisi Natal, Satu Orang Langsung Bebas
- Natal 2025, Wali Kota Palu Tinjau Sejumlah Gereja dan Imbau Warga Jaga Ketertiban Jelang Tahun Baru
- Aksi Tolak Survei Seismik di Touna Ricuh, GMNI Soroti Sikap Pemda
- Kapolri Tak Izinkan Warga Nyalakan Kembang Api di Malam Tahun Baru, Diimbau Ganti Jadi Doa Bersama
- Sulteng Jadi Satu-satunya Provinsi di Sulawesi yang Alami Penurunan Kasus Tawuran
- BEMNUS Sulteng Tuntut Sanksi Tegas untuk Perusahaan Tambang di Banggai, Diduga Rusak Lingkungan
Pakaian Cakar Mau Diganti Produk Lokal, Pemerintah Siapkan 1.300 Brand
.jpg)
Keterangan Gambar : Lokasi penjualan pakaian cakar atau thrifting di Pasar Lasoani, Kota Palu. (Foto: Inul/Likeindonesia.com)
Likendonesia.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengganti peredaran pakaian cakar atau barang thrifting impor dengan produk-produk lokal. Saat ini, sudah ada sekitar 1.300 brand lokal yang disiapkan untuk masuk sebagai pemasok alternatif.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kantor Kemendag, Senin (17/11/2025). Ia menjelaskan bahwa ribuan brand tersebut mencakup produk pakaian, tas, sepatu, hingga sandal.
Baca Lainnya :
- Menakertrans Tinjau Rencana Pembangunan Kampus Patriot di Sigi
- Program Dukungan Psikososial untuk 31 Sekolah Terdampak Gempa Poso Dimulai di Palu
- Resmi! Padel Jadi Cabang Olahraga Asian Games 2026 di Jepang
- Rakerwil PSI Dimulai di Palu, Ahmad Ali: Sulawesi Adalah Rumah Bagi Banyak Kader Muda
- Buron Selama Tiga Jam, Perampok Bersenjata di Mamboro Diringkus di Rumah Mertua
“Per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendag, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merk brand lokal,” ujar Maman.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahas transisi ini bersama para pedagang pakaian cakar untuk mendorong substitusi produk impor ilegal. Maman menegaskan bahwa impor pakaian bekas secara aturan memang dilarang, sehingga perlu langkah tegas sekaligus solusi agar pedagang tetap bisa melanjutkan usahanya.
“Pada saat barang-barang ilegal ini ditutup, gimana caranya pengusaha-pengusaha ataupun pedagang-pedagang ini juga bisa tetap berlanjut aktivitas usahanya,” tambahnya.
Sementara itu, Mendag Budi menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Ia mengatakan kedua kementerian memiliki banyak program yang bisa dikolaborasikan, termasuk mendorong UMKM masuk pasar ekspor.
“Kebijakan kita terus yang selalu mendukung UMKM,” ujar Budi. (Nul/Nl)





.jpg)




.jpg)