- Heboh Pajak PBB di Palu Ada yang Naik Sampai 1000 Persen, Begini Penjelasan Pemkot
- Residivis Spesialis Bongkar di Tondo Dibekuk Lagi, Polisi Sita PS2 hingga Ban Motor
- Program Pandu Laut Nusantara Sasar Teluk Palu, 7 Perahu Disalurkan ke Nelayan
- Pajak 10% dan Penyegelan Usaha Disorot di RDP DPRD Palu, ASPEK dan Pemkot Capai Kesepakatan Awal
- BNNP Sulteng Musnahkan Narkotika Senilai Rp4,2 Miliar, 37 Tersangka Diamankan
- Soroti Naiknya Beban Hidup Warga Miskin di Sulteng, LMND Desak Langkah Konkret Pemerintah
- Viral! Surat Pengunduran Diri Bupati Pati Dibacakan di Tengah Demo, Ternyata Bukan Resmi?
- Detik-Detik Banjir Bandang Menerjang Desa Namo, Warga Panik Selamatkan Diri
- Semarak HUT ke-80 RI, Kemenag Kota Palu Gelar Jalan Santai
- DPRD Palu Luruskan Persepsi Tentang Penyegelan Usaha: Langkah Tersebut Adalah Tindakan Terakhir
Beras Kabur ke Daerah Tetangga, Wagub: Ini Anomali, Segera Tertibkan!

Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat memberikan arahan dalam pertemuan di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis (7/8/2025). (Foto: IST)
Likeindonesia.com, PALU – Gejolak harga beras yang terus melambung dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido memberikan tanggapan tegas.
Ia langsung menginstruksikan percepatan berbagai langkah stabilisasi demi menekan inflasi yang mulai membebani masyarakat.
Baca Lainnya :
- Kunjungi TPA Kawatuna, Paskibraka Kota Palu Telusuri Perjalanan Sampah
- Batik Banava Khas Sulteng Tampil di Panggung Jogja Fashion Week 2025
- Penataan Jalan Prof. Moh. Yamin di Palu, Kabel dan Baliho Akan Ditertibkan
- Jalan Rusak di Dusun Kompanga, Warga Desak Tanggung Jawab PT. PAU dan Pemprov Sulteng
- Cemburu Karena Warung Ramai Sopir, Suami di Mamboro Nekat Bakar Istri
Beras diketahui menjadi penyumbang utama inflasi di Sulteng sejak Mei, bersama komoditas lain seperti cabai, tomat, dan ikan. Namun, lonjakan harga beras dinilai paling berdampak karena menyentuh kebutuhan pokok sehari-hari warga.
"Saya tidak pernah tawar menawar kalau inflasi karena dampaknya langsung kepada rakyat," tegas Wakil Gubernur saat memberikan arahan dalam pertemuan di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulteng, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, salah satu pemicu utama krisis beras di wilayah sendiri adalah fenomena 'migrasi' atau aliran beras dari Sulteng ke daerah tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara. Hal ini terjadi karena produsen lebih memilih menjual ke luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi.
Ironisnya, kondisi tersebut berlangsung di tengah musim panen raya. Wagub menyebut situasi ini sebagai anomali, di mana daerah lumbung beras justru mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Wagub Reny pun menegaskan perlunya sinergi Forkopimda dan seluruh perangkat daerah untuk menertibkan distribusi beras, termasuk mempercepat distribusi bantuan pangan dan memperbanyak pasar murah. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah tingginya permintaan.
"Kalau tidak bisa kita tertibkan kasihan masyarakat kita yang mau beli beras," imbuhnya. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan beras di dalam daerah harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia juga menginstruksikan kepada pihak terkait, termasuk Bulog, untuk segera mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya yang diperuntukkan bagi pasar murah.
"Tolong SPHP cepat didistribusikan," harapnya agar harga beras di pasar lokal bisa kembali normal dalam waktu dekat.
Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Sulteng yang turut hadir menyarankan perlunya kehadiran offtaker atau pembeli besar yang mampu menyerap hasil panen dengan harga bersaing, guna mencegah beras lokal terserap ke luar daerah sebagaimana yang terjadi saat ini. (Bim)
