Rencana Pengelolaan Sungai Karaopa Morowali, Syarifudin Hafid Ingatkan Hak Petani

Likeindonesia.com, Palu - Rencana pengelolaan Sungai Karaopa di Kabupaten Morowali oleh PT BTIIG mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid. Ia menegaskan bahwa hak-hak petani di wilayah Witaponda dan Bumi Raya harus menjadi pertimbangan utama sebelum adanya langkah investasi atau pembangunan yang memanfaatkan sumber daya air tersebut.

“Di republik ini, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena itu, setiap perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber daya di suatu wilayah, wajib membangun dialog terbuka dengan masyarakat desa setempat. Jangan ada keputusan sepihak,” kata Syarifudin Hafid kepada Teraskabar.id, dikutip Selasa (15/07/2025).

Baca Lainnya :

• Gegas Bangun SDM, Kampus Untad Bakal Hadir di Bangkep
• Dirlantas Polda Sulteng: Operasi Patuh Tak Fokus pada Penindakan Kendaraan ODOL
• Operasi Patuh di Sulteng Fokus pada Pelanggaran Kasat Mata, Bukan Pemeriksaan Surat Kendaraan
• Polda Sulteng Jadwalkan Pemeriksaan Para Leader OMC Wilayah Pekan Ini
• Operasi Patuh Tinombala 2025 Dimulai, 729 Personel Dikerahkan untuk Tertib Lalu Lintas di Sulteng

Syarifudin menyoroti pentingnya Sungai Karaopa sebagai sumber air penyangga lahan pertanian di Witaponda dan Bumi Raya, dua kecamatan yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan daerah. Politikus Partai Demokrat itu menegaskan agar kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai zona pangan.

“Pemerintah harus hadir memberikan jalan keluar yang adil dan menguntungkan rakyat. Petani adalah kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan. Jangan sampai wilayah ini berubah fungsi tanpa pertimbangan yang matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Menurutnya, investasi tidak boleh merampas hak-hak dasar masyarakat lokal, terutama akses air untuk pertanian.

“Dialog dengan masyarakat bukan hanya formalitas. Itu adalah proses demokratis yang mencerminkan penghargaan terhadap suara rakyat. Kalau perusahaan sungguh-sungguh berniat baik, mereka harus siap duduk bersama dengan warga desa, khususnya para petani,” tambahnya.

Syarifudin juga meminta pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperkuat perlindungan kawasan produktif serta memastikan regulasi yang jelas agar investasi tidak memicu konflik di masyarakat.

“Jangan sampai kita kehilangan sumber pangan hanya karena gagal membaca arah pembangunan secara menyeluruh. Witaponda dan Bumi Raya harus dijaga sebagai modal penting bagi masa depan Sulawesi Tengah,” tandasnya. (Nl)