Antisipasi Antrean Solar di Sulteng, Pemprov Dorong Kemudahan Pengisian BBM Truk Kontainer

Likeindonesia.com, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong kemudahan pelayanan pengisian BBM bersubsidi, khususnya solar, bagi truk kontainer sebagai langkah mengantisipasi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Pemprov Sulteng bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta sejumlah perangkat daerah di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026).

Baca Lainnya :

• Salut! Abdy Azwar Bukti Anak Palu Bisa Jadi Pembawa Berita di Korea Selatan
• Eks Dirut PDAM Banggai Jadi Tersangka Korupsi Dana Penyertaan Modal
• Bangun Taman Baca di Lahan Sampah, Bhabinkamtibmas Diganjar Penghargaan dari Kapolda
• OJK Sulteng Buka Layanan Pengaduan untuk Korban Keuangan Ilegal
• Puluhan Warga Palu Datangi Kantor OMC, Akun Terblokir dan Uang Tak Bisa Ditarik

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah terkait pelayanan BBM bersubsidi bagi truk kontainer.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid meminta persoalan pelayanan BBM tidak dibiarkan berlarut karena dapat berdampak pada kelancaran transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.

“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.

Salah satu langkah yang disepakati yakni memberikan kemudahan pelayanan bagi truk kontainer dalam pembelian solar bersubsidi yang menggunakan Barcode/QR Code.

Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah akan menugaskan pegawai khusus untuk membantu proses penggunaan Barcode/QR Code di SPBU. Petugas tersebut juga akan disiapkan secara mobile untuk mengecek QR Code truk kontainer yang sedang mengantre.

Pengecekan akan dilakukan lebih awal sebelum kendaraan mencapai nozzle. Dengan demikian, kendala pada Barcode/QR Code dapat diketahui lebih cepat sehingga tidak membuat truk yang sudah lama mengantre kembali tertahan saat proses pengisian.

“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.

Selain penanganan teknis di SPBU, Pemprov Sulteng juga akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu bagi pengelola SPBU ketika terjadi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer untuk aktivitas distribusi, tetap memperoleh pelayanan ketika terjadi gangguan teknis pada sistem.

Menurut Anwar Hafid, penerapan sistem digital dalam pelayanan BBM perlu tetap mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, Pemprov Sulteng bersama Pertamina dan Hiswana Migas juga mendorong masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah antrean semakin panjang sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM di Sulawesi Tengah.

Pemprov Sulteng berharap koordinasi bersama seluruh pihak dapat menjaga kelancaran pelayanan solar bagi truk kontainer sehingga aktivitas transportasi, distribusi barang, dan perekonomian masyarakat tetap berjalan.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya. (nul)