- Jokowi Dijadwalkan Sambangi Palu, Bakal Resmikan Kantor DPW PSI Sulteng
- Le Na Jodoh, ADISTA Tak Jadi Tampil di Konser HUT Kota Palu ke-48
- Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN, Pelaksanaan Akan Bertahap
- Makin Sedikit Warga Sulteng yang Fokus Mengurus Rumah Tangga, Jumlahnya Turun 61 Ribu
- 2,46% Rumah Tangga di Palu Masih Andalkan Air Hujan untuk Minum
- 40% Gen Z Pilih Nikah di KUA, Uang Lebih Diprioritaskan untuk Kehidupan Setelah Menikah
- Catat Jamnya! 25 September Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Enam Wilayah Sulteng, Termasuk Palu
- Influenza Tipe A Super Flu Merebak di RI, Anak-Anak Paling Banyak Terinfeksi
- KONI Sulteng Dorong PBFI Tingkatkan Pembinaan dan Prestasi Atlet
- Cegah Pungli, Polri Siapkan Mesin Cetak SKCK Mandiri Mulai 2027, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi
Mulai 2026, Beras Akan Dibuat Satu Harga Seperti BBM, Tak Ada Lagi yang Lebih Mahal

Keterangan Gambar : Ilustrasi Beras. (Foto: iStockphoto)
Likeindonesia.com, Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan satu harga beras di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Zulkifli mengatakan, harga beras nantinya akan disamakan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka pasti harga beras yang akan diberlakukan secara nasional.
Baca Lainnya :
- Mengaku Dukun dan Bisa Santet Kini Bisa Dipenjara, Ini Aturan di KUHP Baru
- Camilan Sejuta Umat, Pisang Goreng Masuk Daftar Dessert Terenak di Dunia
- Warga Gugat ke MK, Minta Pengendara yang Merokok Saat Berkendara Dicabut SIM-nya
- Toko Jual Permen Hamer Candy Di Batu 081356561733 Pesan Antar
- Toko Jual Permen Hamer Candy Di Tulungagung 081356561733 Pesan Antar
"Pertama, kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga,” ujar Zulkifli usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026), dikutip dari Liputan6.com.
Ia menjelaskan, dalam skema satu harga ini pemerintah akan menanggung biaya distribusi beras ke berbagai daerah. Dengan begitu, harga beras tidak lagi dibedakan berdasarkan zona seperti yang berlaku saat ini. Kebijakan satu harga ini utamanya akan diterapkan untuk beras kualitas medium.
Zulkifli menegaskan, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah disparitas harga, terutama di wilayah Indonesia Timur yang selama ini kerap membeli beras dengan harga lebih mahal.
“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog tetap diberikan margin keuntungan untuk mendukung kelancaran distribusi. Setelah melalui pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan BPKP, margin keuntungan Bulog ditetapkan sebesar 7 persen.
“Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia” tutup Zulkifli. (Nul/Nl)










