Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN, Pelaksanaan Akan Bertahap

Likeindonesia.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan skema program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan kemampuan fiskal negara.

Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/09/2026). Pemerintah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Baca Lainnya :

• Salut! Abdy Azwar Bukti Anak Palu Bisa Jadi Pembawa Berita di Korea Selatan
• WNI Ramai-Ramai Cari Kerja ke Luar Negeri, Istana: Kita Punya Budaya Merantau
• Usai Tragedi Juliana, Menhut Evaluasi Keamanan Gunung Rinjani: RFID dan Aturan Baru Disiapkan
• Menaker Ungkap Lebih dari 1 Juta Sarjana di Indonesia Masih Menganggur di 2025
• Siap-Siap Tambah Budget Transport, Pemerintah Bakal Naikkan Tarif Ojol hingga 15 Persen

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan untuk melihat skema pembiayaan program tersebut. Perhitungan mencakup penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian, dikutip dari laman resmi setneg.go.id.

Menurut Brian, hasil perhitungan tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan skema kuliah gratis dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.

Untuk memperdalam kajian, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. 

Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.

Brian berharap tim tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang serta tahapan pelaksanaan yang lebih jelas dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.

Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.

“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya. (nul)