- Jokowi Dijadwalkan Sambangi Palu, Bakal Resmikan Kantor DPW PSI Sulteng
- Le Na Jodoh, ADISTA Tak Jadi Tampil di Konser HUT Kota Palu ke-48
- Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN, Pelaksanaan Akan Bertahap
- Makin Sedikit Warga Sulteng yang Fokus Mengurus Rumah Tangga, Jumlahnya Turun 61 Ribu
- 2,46% Rumah Tangga di Palu Masih Andalkan Air Hujan untuk Minum
- 40% Gen Z Pilih Nikah di KUA, Uang Lebih Diprioritaskan untuk Kehidupan Setelah Menikah
- Catat Jamnya! 25 September Ada Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Enam Wilayah Sulteng, Termasuk Palu
- Influenza Tipe A Super Flu Merebak di RI, Anak-Anak Paling Banyak Terinfeksi
- KONI Sulteng Dorong PBFI Tingkatkan Pembinaan dan Prestasi Atlet
- Cegah Pungli, Polri Siapkan Mesin Cetak SKCK Mandiri Mulai 2027, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi
Anggota DPRD Palu Minta Tempat Prostitusi Ditutup, Dinilai Langgar Konsep Kota Hijau

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur, dalam pembahasan dua Ranperda inisiatif yang dipaparkan Bapemperda, yakni Pendidikan Kebencanaan dan Kota Hijau pada Rapat Paripurna DPRD Palu, Rabu (26/11/2025). (Foto: Ist)
Likeindonesia.com, Palu – Anggota DPRD Kota Palu Nurhalis Nur menegaskan pentingnya penertiban tempat prostitusi di Kota Palu saat menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif di Ruang Sidang Utama DPRD Palu, Rabu (26/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Rico A.T. Djanggola, dan dihadiri fraksi-fraksi DPRD serta Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Palu, Eka Komalasari. Dua Ranperda yang dibahas yaitu Pendidikan Kebencanaan dan Kota Hijau.
Baca Lainnya :
- Harga Ikan di Palu Naik Jelang Akhir Tahun, Pedagang Sebut Faktor Cuaca dan Permintaan
- Pusat Siapkan Pelantikan Serentak KemenHU, Daerah Masih Tahap Pengisian Jabatan
- Rute Palu-Tiongkok Dibahas, ICECC Siap Buka Penerbangan Internasional ke Bandara SIS Al-Jufri
- Ratusan Warga Antre Panjang di Kantor Pos Palu untuk Pencairan BLTS
- Disambut Adat Cakalele, Ketua KONI Fathur Razaq Resmi Buka KONI Sulteng Cup 2025
Menurut Nurhalis, praktik prostitusi tersebut telah lama menjadi keresahan masyarakat dan tidak boleh lagi dibiarkan. Ia menyampaikan bahwa persoalan ini sebelumnya juga disorot Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, yang menganggapnya sebagai bentuk praktik maksiat yang bertentangan dengan nilai moral warga Kota Palu.
Ia menilai, praktik tersebut bukan hanya persoalan sosial dan moral, tetapi bertentangan dengan perda Kota Hijau yang dibahas dan pemahaman keagamaan mengenai penyebab kebencanaan.
“Menurut keyakinan agama kami, bencana dapat muncul bukan hanya karena alam dan lingkungan, tetapi juga karena praktik maksiat. Karena itu tempat prostitusi di Mantikulore itu harus dihilangkan,” tegas Nurhalis.
Nurhalis berharap dua ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral masyarakat dan mampu memperkuat citra Kota Palu sebagai kota hijau yang berorientasi pada ketertiban, dan keamanan baik secara fisik maupun sosial. (BIM/Nl)










