UMKM Berpeluang Kelola Tambang, Bahlil: Anak Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Likeindonesia.com, Palu – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya agar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi diberi peluang mengelola tambang di daerah.

Ia juga menyoroti masih kecilnya kontribusi sektor tambang terhadap PAD Sulawesi Tengah. Menurut Bahlil, persoalan perizinan menjadi salah satu hambatan sehingga potensi besar daerah ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pelajar SD hingga SMA Adu Kompak di Lomba Senam Pramuka
• Banjir Rendam Belasan Rumah dan Kos-kosan di Tondo, Warga Keluhkan Drainase
• Kontingen POPDA Kota Palu Dilepas Menuju Tingkat Provinsi
• Palu Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama
• Lewat BERANI BA GAS, Fathur Razaq Hidupkan Kembali Hutan Kota Kaombona

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang memegang izin kebanyakan perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba agar izin tidak hanya dikuasai segelintir pihak. Kami ingin orang daerah jadi tuan di negeri sendiri,” tegas Bahlil dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

Bahlil menjelaskan, dalam UU Minerba terbaru pemerintah memberi prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini diyakini menjadi jalan bagi pelaku usaha lokal untuk ikut merasakan langsung manfaat sektor pertambangan.

“Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus,” katanya.

Ia menegaskan, hilirisasi tambang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan nilai tambah sekaligus pemerataan hasil pembangunan. Dengan pelibatan UMKM, manfaat pertambangan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.

Bahlil juga menyoroti kendala regulasi perizinan antar kementerian yang membuat PAD Sulawesi Tengah belum maksimal. Menurutnya, jika semua potensi bisa ditarik optimal, tambahan PAD hingga Rp2 triliun bisa masuk ke kas daerah.

“Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil. 

Bahlil juga berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (Nul)