Syarifudin Hafid Dukung Pemprov Sulteng Bentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan

Likeindonesia.com, Palu – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Sulteng. 

Menurutnya, langkah ini penting menyusul rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang memotret kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

Baca Lainnya :

• BMKG Pastikan Gempa Poso Bermagnitudo 5,8, Susulan Capai 25 Kali
• 29 Warga Luka-Luka Akibat Gempa M5,8 di Poso
• Gamelan Merdeka Meriahkan Malam di Palu, Iringi Lagu Kebangsaan Sambut HUT RI
• Gempa Magnitudo 5,8 di Poso Dipicu Sesar Tokokaru, BMKG Catat 10 Gempa Susulan
• Heboh Pajak PBB di Palu Ada yang Naik Sampai 1000 Persen, Begini Penjelasan Pemkot

“Saya sangat mendorong Pemrov Sulteng supaya sesegera mungkin membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan Sulteng, ini adalah tawaran yang maju, pengentasan kemiskinan harus diseriusi dengan tindakan yang konkrit,” tegas Syarifudin, Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa. Angka ini turun 0,12 persen poin dibandingkan September 2024 lalu. 

Penurunan juga terlihat dari sisi jumlah, yakni dari 395,66 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 379,76 ribu jiwa pada Maret 2025, atau berkurang sekitar 15,9 ribu orang.

Meski begitu, catatan BPS menunjukkan tren berbeda di wilayah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di kota menurun dari 7,34 persen menjadi 6,98 persen, sementara di desa justru naik tipis dari 12,90 persen menjadi 12,93 persen.

Kondisi ini juga menuai perhatian kalangan mahasiswa. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulteng menilai, meski jumlah penduduk miskin menurun, beban yang ditanggung keluarga miskin semakin berat.

“Kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, beban rumah tangga miskin semakin berat,” ujar Ketua LMND Sulteng, Azis, Kamis (14/8/2025).

Selain data BPS, angka berbeda juga ditunjukkan oleh Dinas Sosial Sulteng. Hingga Desember 2024, sebanyak 1.633.552 jiwa tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan data kemiskinan BPS, dengan penerima terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong 278.668 jiwa, Donggala 165.007 jiwa, dan Banggai 161.573 jiwa.

Menanggapi hal tersebut, Syarifudin menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah provinsi.

“Dengan keluarnya data jumlah penduduk miskin di Sulteng, maka sudah sepatutnya ini direspon secara bijak oleh pemerintah Sulteng, ini tentu sangat sinkron dengan sembilan pilar utama pembangunan prioritas Pemerintahan Berani (Bersama Anwar Reny) saat ini, yakni Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas,” terangnya.

Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (Aul/Nl)