Pusat Siapkan Pelantikan Serentak KemenHU, Daerah Masih Tahap Pengisian Jabatan

Likeindonesia.com, Palu — Proses pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah memasuki tahap krusial.

Keputusan Menteri Haji dan Umrah terkait organisasi dan tata kerja instansi vertikal telah terbit, dan saat ini tinggal menunggu pengisian jabatan serta pelantikan pejabat di seluruh tingkatan.

Baca Lainnya :

• Rute Palu-Tiongkok Dibahas, ICECC Siap Buka Penerbangan Internasional ke Bandara SIS Al-Jufri
• Ratusan Warga Antre Panjang di Kantor Pos Palu untuk Pencairan BLTS
• Disambut Adat Cakalele, Ketua KONI Fathur Razaq Resmi Buka KONI Sulteng Cup 2025
• Palu Masuk Enam Besar Nasional Pengelolaan Sampah, Satu-satunya dari Sulawesi
• Kuota Turun Jadi 1.753, Jumlah Kloter Haji Sulteng 2026 Ikut Terpangkas

Plt Kakanwil Kemenag Sulawesi Tengah, Muchlis Aseng mengatakan, struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah sudah terbentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan saat ini proses pengisian jabatan sementara sedang berjalan.

“Struktur organisasinya sudah ada, tinggal proses pengisian. Saat ini pengisian jabatan sementara berjalan, dan mungkin dalam minggu-minggu ke depan akan dilakukan pelantikan pejabat di Kementerian Haji,” ujar Muchlis Aseng, diwawancarai media ini di ruang kerjanya, Selasa (25/11) siang. 

Ia menjelaskan, pelantikan pejabat kemungkinan besar akan dilakukan secara serentak, mencakup pejabat pusat, Kakanwil provinsi, hingga kepala kantor di kabupaten dan kota. 

Hal ini dilakukan karena waktu yang semakin terbatas sehingga tahapan pelantikan tidak lagi dilakukan berjenjang.

Muchlis juga memaparkan, pejabat yang telah memenuhi syarat akan langsung dilantik secara definitif, sementara pejabat yang telah melewati batas usia atau belum memenuhi kriteria akan diangkat sebagai pelaksana tugas.

“Kalau keputusan pimpinan tidak berubah, maka mereka akan tetap berstatus Plt sampai selesai masa jabatan atau memasuki usia purna,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya telah mengusulkan agar pejabat yang telah melewati usia 56 tahun tetap diberikan kesempatan dilantik secara definitif sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian yang masih layak.

Muchlis menambahkan, meski struktur Kementerian Haji sedang disiapkan, penyelenggaraan haji tahun 2026 saat ini masih melibatkan Kementerian Agama, khususnya untuk urusan administrasi dan penandatanganan dokumen.

“Saat ini untuk seleksi, Kakanwil Kementerian Agama masih terlibat, terutama untuk penandatanganan administrasi dan SK Panitia sampai Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terbentuk sepenuhnya,” ujarnya.

Untuk operasional di daerah, kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan akan berkantor di Asrama Haji Palu, dengan rencana renovasi yang diproyeksikan baru dilakukan pada 2026 seiring kesiapan anggaran.

Muchlis menyebut, pemanfaatan Asrama Haji sebagai kantor Kementerian Haji akan menjadi pola yang juga diterapkan di hampir seluruh provinsi yang memiliki fasilitas serupa. (Rul/Nl)