Inspektorat Palu Telusuri Dugaan PPPK Siluman Lewat Verifikasi Regulasi dan Administrasi

Likeindonesia.com, Palu – Inspektorat Kota Palu tengah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu dengan menelusuri kesesuaian setiap pegawai berdasarkan berbagai dasar hukum yang digunakan dalam proses pengangkatan PPPK.

Inspektur Inspektorat Kota Palu, Mohamad Rizal menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dengan mempelajari seluruh regulasi yang menjadi landasan pengangkatan, kemudian menyaring setiap individu berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut.

Baca Lainnya :

• Warisan Ramuan 24 Bahan Obat Kaili yang Mulai Redup Dihidupkan Kembali Lewat Workshop Lingkao
• Aliansi Honorer Desak Pemkot Palu Perjuangkan PPPK Paruh Waktu
• Mangrovers Palu Desak Kepastian Hukum Status Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Teluk Palu
• Palu Bakal Jadi yang Pertama, Bapemperda DPRD Matangkan Ranperda Khusus Pendidikan Kebencanaan
• Turnamen Push Bike di Palu Jadi Ajang Seru dan Edukatif bagi Rider Cilik

“Jadi kalau inspektorat kami secara aturan kami punya pedoman pemeriksaan, pedoman yang pertama itu dasar hukum, makanya kami mempelajari semua dasar hukum yang dipakai dalam rangka pengangkatan PPPK,” ujarnya kepada media ini diwawancarai, Senin (24/11) pagi. 

Ia menegaskan bahwa Inspektorat tidak serta-merta menyimpulkan seseorang sebagai PPPK siluman, melainkan menilai sejauh mana yang bersangkutan memenuhi atau tidak memenuhi kriteria berdasarkan berbagai undang-undang yang digunakan sebagai acuan.

Rizal menyebut, proses ini dilakukan dengan mencocokkan setiap individu terhadap regulasi yang relevan, kemudian hasilnya diserahkan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Jadi kita bukan menyimpulkan misalnya dia siluman atau bukan, tapi si A masuk kriteria, berapa kriteria yang dia penuhi dan tidak penuhi, nah semua itu kami serahkan kepada pimpinan,” katanya.

Menurutnya, kriteria yang diperiksa sangat beragam, mulai dari masa kerja hingga tingkat kehadiran, yang seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rizal mengungkapkan bahwa regulasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini cukup banyak karena kebijakan terkait PPPK melibatkan berbagai aturan perundang-undangan.

“(Kriteria, red) Semua, masa kerjanya, absennya, macam-macam, banyak sekali. Undang-undang saja kita pakai peraturan sekitar 30-an, memang masalah kebijakan ini sangat banyak, aturan perundang-undangan yang digunakan,” jelasnya.

Selain verifikasi regulasi, Inspektorat juga mengumpulkan data pendukung dari masing-masing OPD untuk memastikan validitas administrasi yang dimiliki oleh PPPK yang sedang diperiksa.

Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan meliputi absensi hingga bukti pembayaran gaji yang diminta langsung dari OPD terkait.

“kedua kami laksanakan, kami juga mencari data, absennya, pembayaran gajinya, kami minta dari OPD yang bersangkutan, itu yang kita kumpul,” ungkap Rizal.

Hasil dari proses pemeriksaan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menentukan langkah lanjutan terkait dugaan PPPK siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu. (Rul/Nl)