Aliansi Honorer Desak Pemkot Palu Perjuangkan PPPK Paruh Waktu

Likeindonesia.com, Palu – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palu, Senin (24/11) pagi. 

Mereka mendesak Pemerintah Kota Palu memperjuangkan pengusulan PPPK paruh waktu bagi honorer yang belum terakomodasi dalam seleksi sebelumnya.

Baca Lainnya :

• Mangrovers Palu Desak Kepastian Hukum Status Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Teluk Palu
• Palu Bakal Jadi yang Pertama, Bapemperda DPRD Matangkan Ranperda Khusus Pendidikan Kebencanaan
• Turnamen Push Bike di Palu Jadi Ajang Seru dan Edukatif bagi Rider Cilik
• Kemendukbangga/BKKBN Dorong Akselerasi Program Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045
• Menkum Supratman Andi Agtas Tinjau Dapur SPPG Polda Sulteng, Puji Kualitas Pengolahan MBG

Aksi tersebut langsung diterima Wali Kota Palu dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat di Auditorium Kantor Wali Kota Palu. 

Dalam pertemuan itu, massa menyampaikan keberatan atas tidak terakomodasinya ratusan honorer meski telah lama mengabdi.

Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Arifin, menegaskan masih banyak honorer yang belum masuk dalam skema pengangkatan. 

"Banyak kasian ini yang belum terakomodir, karena bukan hanya kerja di tempat tapi ada tindak lanjut," ujar Arifin kepada awak media usai aksi.

Ia menjelaskan, dari data awal sebanyak 1.250 honorer, hanya 998 orang yang tersisa setelah dilakukan validasi oleh BKD dan angka tersebut yang akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. 

Arifin juga menekankan pentingnya pembukaan kembali akses pengusulan PPPK paruh waktu untuk Kota Palu.

"Yang jelas salah satu poin yang terpenting meminta Kemenpan, tetap membuka link untuk Paruh Waktu Kota Palu, link pendaftaran pengusulan P3K itu," katanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyatakan pemerintah daerah akan segera berkomunikasi dengan Kementerian PANRB sebagai langkah tindak lanjut atas aspirasi para honorer. 

Ia menegaskan Pemkot Palu siap bertanggung jawab terhadap pembiayaan honorer yang akan diangkat.

"Solusinya adalah kita berusaha melakukan komunikasi ke KemenpanRB secepatnya dan meminta bahwa hal ini menjadi permintaan besar dan Pemerintah Kota Palu siap, siap atas pembiayaan mereka yang akan diangkat baik PPPK paruh waktu maupun yang sudah berjalan," kata Hadianto.

Ia juga menyebut pemerintah berkomitmen tidak meninggalkan satu pun honorer yang telah lama mengabdi dan berupaya memperjuangkan pengakuan atas kerja mereka. 

Selain itu, rencana perjalanan ke Jakarta bersama perwakilan honorer dan BKD akan dilakukan pada hari Kamis (27/11) mendatang.

"Hari kamis, dari perwakilan keluarga honorer kita yang belum terangkat itu ada tiga, saya, kemudian BKD, dan saya lihat nanti OPD mana yang akan saya bawa," ungkapnya.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan menjadi bentuk dorongan kolektif agar pemerintah pusat memberikan kepastian status bagi honorer yang hingga kini masih menunggu kejelasan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. (Rul/Nl)