- KONI Sulteng Dukung Perhelatan Piala Soeratin U-15 dan U-17 hingga Penutupan
- Toili Disiapkan Jadi Percontohan Pertanian Modern di Sulawesi Tengah
- Produksi Perikanan Sulteng Naik, Capai 658 Ribu Ton pada 2025
- Indonesia Dikelilingi 14 Zona Megathrust, Ini Daftar dan Potensi Magnitudonya
- Ratusan Sopir Truk Keluhkan QR Code BBM Subsidi, Pertamina Siapkan Layanan di SPBU Mamboro
- Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Duyu Palu, Tersangka Peragakan 34 Adegan
- Usia 17 Tahun Bakal Otomatis Punya Rekening Bank, Ada Saldo Rp50 Ribu
- Lima Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda Saat Menuju Lokasi Gunung Anak Krakatau
- Harga Beras Naik di Musim Kemarau, Pemerintah Siapkan Tambahan 1 Juta Ton Beras SPHP
- Masih Terdampak Erupsi, Empat Maskapai Kembali Batalkan Penerbangan Rute Palu-Jakarta
Polemik HGB Warga Palu, Gubernur Anwar Hafid Pastikan Hak Warga Dikawal

Keterangan Gambar : Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dalam pertemuan bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Kanwil BPN, dan perwakilan masyarakat, Jumat (12/9/2025). (Foto: IST)
Likeindonesia.com, PALU — Polemik lahan warga Talise Valangguni dan Tondo mendapat perhatian serius Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat. Ia memastikan setiap penyelesaian persoalan lahan, termasuk polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Talise dan sekitarnya, akan dijalankan secara serius, transparan, dan berlandaskan aturan hukum.
Baca Lainnya :
- Longsor Tengah Malam Tutup Jalur Kebun Kopi dan Timbun 9 Kendaraan
- Asprindo Gandeng BRI Buka Peluang Pembiayaan Luas bagi UMKM Sulteng
- Jalan Masuk Disegel, Penyintas di Huntap Tondo 2 Bingung: Kalau Sakit Mau Berobat Bagaimana?
- RS Bhayangkara Palu Hadirkan Terapi Hiperbarik, Bantu Pasien Diabetes hingga Stroke
- RS Bhayangkara Palu Tambah Ruang Rawat Inap VVIP untuk Pasien
“Saya minta masyarakat jangan ragu. Pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak warga tidak diabaikan, dan setiap penyelesaian akan berlandaskan aturan hukum yang jelas,” tegasnya dalam pertemuan bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Kanwil BPN, dan perwakilan masyarakat di ruang kerja Asisten I Setdaprov Sulteng, Jumat (12/9/2025).
Sebagai langkah konkret, Gubernur meminta Satgas PKA bersama Kanwil BPN segera melakukan pendataan ulang terhadap warga yang bersengketa. Menurutnya, pendataan ini sangat penting agar solusi dapat ditempuh tanpa merugikan pihak manapun.
Ia juga menekankan bahwa BPN tidak akan menerbitkan sertifikat tanah tanpa dasar hukum yang sah, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu kepentingan bersama, termasuk menutup jalan umum maupun menyegel fasilitas di kawasan hunian tetap (huntap).
“Mari kita jaga ketertiban bersama. Aspirasi masyarakat akan kami kawal, namun jangan sampai langkah perjuangan merugikan sesama,” ujarnya.
Pertemuan ini menegaskan kepedulian Gubernur Anwar Hafid terhadap keresahan warga Talise dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menghadirkan solusi damai, adil, dan bermartabat, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi tanpa menimbulkan konflik baru. (Bim/Nl)




.jpg)





