- 16 Perusahaan Tambang Patungan Rp355 Miliar Bangun Jalan di Morowali dan Morut
- Resmi Diumumkan! Tunjangan Guru Naik, Non-ASN Jadi Rp 2 Juta dan ASN Setara Gaji Pokok
- Wagub Sulteng Lantik Dokter Ahli Utama, Dukung Transformasi RS Undata Berstandar Internasional
- DPRD Kota Palu Desak Pemkot Perkuat Koordinasi dalam Penyusunan Tata Ruang
- DPRD Palu Sahkan Hasil Evaluasi LKPJ 2025, 37 Rekomendasi Diserahkan ke Pemkot
- DPRD Palu Desak Pemkot Tuntaskan Masalah Lahan Tidur dan Air Bersih di Dua Kelurahan
- DPRD Palu Soroti Overkapasitas RS, Biaya Visum, dan Denda BPJS yang Bebani Warga
- Dari Huntap hingga Pajak Daerah, DPRD Palu Paparkan Hasil Kerja Caturwulan I
- 8 Rumah Sakit Swasta di Palu Terancam Tak Bisa Beroperasi, DPRD Soroti Masalah Perizinan
- Abdurahim Nasar Al-Amri Soroti Mandeknya RDTR, DPRD Palu Siap Koordinasi Ulang ke Pusat
Usai Keracunan Massal di Dapilnya, Longki Minta Dapur MBG Masak Makanan Fresh, Bukan Sisa Panasan

Keterangan Gambar : Anggota DPR RI Longki Djanggola (kanan) menyerahkan langsung makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada seorang siswa. (Foto: Ist)
Likeindonesia.com, PALU – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menilai kasus keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai dan Kota Palu dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di dapur penyedia makanan.
Dalam pernyataannya, Longki menegaskan, pengelolaan dapur MBG harus dilakukan dengan disiplin karena melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, hingga BIN. Dapur juga dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bersama ahli gizi yang bertanggung jawab dalam pengawasan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi.
Baca Lainnya :
- Polres Bangkep Segel Tempat MBG Usai Pelajar Keracunan Massal
- Ahmad Ali Minta Warga Ingatkan Janji Kampanye yang Belum Terpenuhi
- Tahun Depan, Warga Sulteng Bisa Terbang Langsung ke Cina, Korsel, hingga Eropa
- Utamakan Warga, Komisi III DPRD Sulteng Pastikan Penyelesaian Konflik Agraria di Sulewana
- BPBD Sulteng Imbau Warga Waspada Hujan dan Angin Kencang Hingga April 2026
“Bila ada bahan pangan yang tidak layak konsumsi, seharusnya langsung ditolak. Proses memasak juga wajib mengikuti aturan,” ujar Longki, Kamis (18/9/2025).
Ia menyoroti praktik dapur MBG yang kerap menyiapkan makanan sejak malam atau memanaskan kembali makanan sisa. Menurutnya, hal tersebut membahayakan kesehatan anak-anak.
“Jangan sampai makanan untuk pagi hari sudah dimasak sejak malam sebelumnya, apalagi makanan sisa dipanaskan kembali. Masakan seperti ini jelas tidak fresh dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak. Yang ideal adalah makanan tersaji fresh from oven agar aman dikonsumsi,” tegasnya.
Longki juga mengungkap temuan dapur MBG yang tetap mengolah ikan sudah melek, padahal berisiko tinggi menyebabkan keracunan. Ia menilai kelalaian semacam ini tidak boleh dibiarkan.
“Kalau semua SOP dijalankan, kasus keracunan tidak akan terjadi. Jangan lalai, jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar pemerintah mempertimbangkan pemutusan kerja sama dengan dapur yang bermasalah berulang kali. Longki juga mengingatkan bahwa kasus keracunan massal berpotensi masuk ranah hukum bila orang tua korban menempuh jalur gugatan.
“Program MBG adalah program mulia yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, mari kita kelola dengan penuh tanggung jawab demi masa depan generasi bangsa,” pungkasnya. (Bim/Nl)










