- Rupiah Makin Melemah, Kurs Dolar Menyentuh Rp18.000 Hari Ini
- Bapenda Sulteng Benahi Pajak Daerah, Sasar BBM, Air, Sampai Alat Berat
- Tingkatkan Kapasitas Relawan se-Sulawesi, ID Humanity Dompet Dhuafa dan PMI Gelar Pelatihan P2
- Presiden Ganti Kepala BGN, Dadan Hindayana Dicopot
- Kemendagri Gelar Rakor Produk Hukum Daerah di Palu, Soroti Membludaknya Regulasi Daerah
- Resmi Berakhir! Armada RJA Keluar sebagai Juara Berani Cup Donggala 2026
- Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Mulai Cair Hari Ini, Cek Nominalnya
- Harga BBM Pertamina per 1 Juni Berubah, Pertamax Turbo Naik
- Sulteng Masuk Daerah Terbaik Pengendalian Inflasi di Sulawesi, Dapat Insentif Rp2 Miliar
- Palu dan Morowali Masuk Daerah Tujuan Migrasi Tertinggi di Sulteng
Ratusan Warga Serbu Gerakan Pangan Murah di Palu, Stok Ludes dalam Sejam

Keterangan Gambar : Ratusan warga memadati Halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Banteng, Kota Palu, Rabu (4/3) pagi. (Foto : Syahrul/Likeindonesia.com)
Likeindonesia.com, Palu – Ratusan warga memadati Halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Banteng, Kota Palu, Rabu (4/3) pagi.
Mereka rela mengantre demi mendapatkan bahan pokok bersubsidi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Baca Lainnya :
- Anwar Hafid Tegaskan Penegakan Norma Ketenagakerjaan Demi Iklim Investasi Sehat di Sulteng
- Perayaan Cap Go Meh di Palu Dirangkai Buka Puasa, Tekankan Kebersamaan
- DPRD Kota Palu Bentuk Pansus Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- Sidak Pasar Masomba, Harga Cabai Rawit dan Telur Naik di Pertengahan Ramadan
- Rp2,86 Triliun Disiapkan BI Sulteng, Layanan Tukar Uang THR Dibuka di Dua Titik Kota Palu
Dalam waktu kurang dari satu jam, sebagian besar komoditas yang disediakan ludes diborong masyarakat.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Nuriah Fatimah, mengatakan, gerakan pangan murah merupakan program dari Badan Pangan Nasional melalui dinas pangan yang bertujuan menstabilkan pasokan dan harga pangan, sekaligus mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Gerakan pangan murah ini adalah program dari badan pangan nasional melalui dinas pangan, tujuannya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan dan mengendalilan inflasi, khususnya menjelang HBKN,” ujarnya kepada media ini diwawancarai.
Ia menjelaskan, pelaksanaan GPM juga menyasar masyarakat dengan daya beli rendah.
Pemerintah mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang HBKN dengan memberikan subsidi pada sejumlah komoditas.
“Disini barang-barangnya itu sebagian disubsidi, ada 9 komoditi pangan itu kita subsidi dari dinas pangan,” katanya.
Menurutnya, sarana dan prasarana kegiatan difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional, sedangkan subsidi komoditas didukung pemerintah daerah.
Bantuan dari Gubernur Sulawesi Tengah turut digunakan untuk menekan harga beberapa bahan pokok.
Ia menambahkan, setiap warga dibatasi jumlah pembeliannya agar distribusi merata.
Satu orang hanya diperbolehkan membeli maksimal 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, serta 2 liter minyak goreng.
Untuk harga, beras premium dijual Rp65 ribu per 5 kilogram, minyak goreng Rp35 ribu per 2 liter, dan gula pasir Rp12 ribu per kilogram.
Telur medium juga disubsidi dengan harga Rp48 ribu per rak.
“Kalau beras sendiri harganya di Rp65 ribu itu premium, minyak goreng 2 Liter hanya Rp35 ribu, gula pasir Rp12 ribu per kg,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan menyiapkan sekitar 4 ton beras, 1,5 ton gula, 800 liter minyak goreng, dan 1 ton terigu.
Sementara telur disediakan sebanyak 200 rak. Namun, minat masyarakat paling tinggi pada tiga komoditas utama, yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir.
“Jadi ini program pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan membantu masyarakat untuk menjangkau beberapa komoditi harga pangan yang pada saat HBKN ini sangat dibutuhkan,” ucap Nuriah.
Ia menegaskan, tidak ada persyaratan khusus bagi warga yang ingin berbelanja dalam GPM.
Kegiatan ini terbuka untuk umum, dengan pembatasan jumlah pembelian per orang guna memastikan pemerataan.
“Untuk GPM kita tidak syaratkan, hanya kita batasi belanjanya, ini berlaku untuk umum,” pungkasnya. (Rul/Nl)










